LKPP

LKPP Highlights

• LKPP Lakukan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PBJ di Tiga Benua
  Pada bulan Desember 2011 LKPP bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan pelatihan dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pelaksanaan pengadaan di lingkungan KBRI wilayah Amerika, Afrika dan Eropa.
• [INFO] Surat Edaran Deputi PPSDM tentang Fasilitas ujian Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP no. 8 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia no.3/SE/D.3/2011 tanggal 29 Maret 2011, disebutkan bahwa sejak tahun 2012 LKPP hanya akan memfasilitasi ujian sertifikasi yang penyelenggaraan pelatihannya minimal 50 (lima puluh) jam pelajaran atau 5 (lima) hari
• [INFO] Rencana Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010
  Dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010 maupun peraturan perundangan lainnya yang terkait, bersama ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menawarkan layanan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di tempat/instansi Pemohon.
• Optimistis Target 600 LPSE Tercapai di Tahun 2012
  JAKARTA - Kepala LKPP, Agus Rahardjo optimistis tahun 2012 jumlah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) akan mencapai target sebanyak 600 dari 315 LPSE yang telah berdiri di tahun 2011. Agus optimistis target sebanyak 300 LPSE di tahun 2012 akan terkejar karena mulai tahun ini, seluruh instansi pemerintah sudah diwajibkan untuk menggunakan lelang secara elektronik sesuai dengan yang tercantum dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 131.
• Kompetensi Staf Pengadaan Harus Ditingkatkan
  JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menyelesaikan Pilot Survey Compliance Performance Indicator (CPI) atau Indikator Kepatuhan Kerja Pengadaan barang/jasa pemerintah selama tahun 2010. Dalam paparan hasil Pilot Survey yang dilakukan Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP di Jakarta (07/12) menunjukkan bahwa kompetensi staf pengadaan di sejumlah wilayah Indonesia terbilang kurang memuaskan dan harus ditingkatkan.
• LKPP - ADB Gelar Konferensi E-Proc se Asia Pasifik
  BALI - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) menggelar Konferensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik atau e-GP se Asia Pasifik di Bali, 22-24 November 2011. Konferensi yang bertemakan “e-GP for Effective Public Procurement” ini dihadiri lebih dari 140 peserta dari 33 negara se-Asia Pasifik termasuk dari beberapa negara di luar kawasan Asia Pasifik.
• Rakornas LPSE ke-7 Kawal Pengaadan Bebas Korupsi
  Bali - Menyongsong kewajiban menggunakan elektronik procurement atau lelang elektronik di tahun 2012, LKPP menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi ke 7 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tingkat Nasional di Bali (21-23/11). Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah ( LKPP), jajaran Eselon I dan II LKPP, KPK, Wakil Menteri PAN & Reformasi Birokrasi, Pejabat Provinsi Bali, serta perwakilan LPSE seluruh Indonesia mengambil tema Bersatu Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi.
• Dukung Penerapan e-Gov dengan e-Monev
  PEKANBARU – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam hal ini Direktorat Monitoring dan Evaluasi akan menerapkan Sistem Monitoring Secara Online Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2012.
• LKPP dan DITJEN PAJAK Sepakat Pertukaran Data*
  JAKARTA- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuat nota kesepakatan bersama tentang penyediaan data dan informasi yang berkualitas. Kedua lembaga ini juga sepakat untuk melakukan peningkatan kemampuan teknis yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah
• e-Procurement Kawal Pengadaan Bebas Korupsi*
  JAKARTA - Bersatu Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi, merupakan tema yang diusung dalam Pertemuan Koordinasi Ke- 7 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional tahun 2011. Dengan menggunakan pengadaaan secara elektronik (e-procurement), peluang untuk kontak langsung antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa yang berpotensi untuk tindakan korupsi dapat diminimalisir, proses dapat berjalan lebih transparan, adil, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Selengkapnya