Berita & Agenda
 | 29 Oktober 2009 08:23 Kontraktor Nasional Minta Diprioritaskan JAKARTA(SI) – Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) berharap agar revisi keputusan presiden (keppres) tentang pengadaan barang dan jasa agar lebih memprioritaskan bagi pertumbuhan dan perkembangan kontraktor nasional. |
| 29 Oktober 2009 08:19 Beda pendapat surety bond belum reda JAKARTA: Asosiasi asuransi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) belum menemukan titik temu soal peran surety bond dalam penjaminan. Regulator berkukuh menggunakan bank garansi karena dinilai lebih efisien dan minim risiko. |
| 28 Oktober 2009 08:42 Revisi keppres procurement lamban JAKARTA: Revisi komprehensif Keppres No. 80/ 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (procurement) makin sulit diprediksi kapan tuntasnya karena berbagai donor pemberi pinjaman dan hibah luar negeri masih sulit menyesuaikan diri dengan aturan tender nasional secara menyeluruh. |
| 19 Oktober 2009 09:35 Lelang Berbasis IT Diberlakukan MAKASSAR(SI) – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi menyelenggarakan tender berbasis informasi dan teknologi (IT) dengan meluncurkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),kemarin. |
| 17 Oktober 2009 10:29 Bernilai 100 Juta Rupiah, Wajib Dipublikasi di Media Massa Manokwari – Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa akan dibentuk pada seluruh provinsi se-Indonesia, termasuk Papua Barat. Lembaga ini dibentuk untuk mengefektifkan jangkauan kerja dan pementauan pengadaan barang/jasa. Anggota ULP berasal dari tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah bersertifikat. Mereka bertugas melakukan tahapan pengadaan barang/jasa hingga evaluasi dan pelaporan. |
| 16 Oktober 2009 13:58 Maju mundur proyek MRT Rencana pembangunan moda transportasi mass rapit transit (MRT) di Jakarta terus mengalami penundaan dengan berbagai sebab |
| 16 Oktober 2009 13:52 RUU Tender Proyek Baru Dibahas di 2010 JAKARTA. Banyaknya kebocoran anggaran yang berasal dari pengadaan barang membuat Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik di tahun 2010. Apalagi, RUU ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Artinya, sudah bisa melakukan pembahasan. |
| 15 Oktober 2009 15:25 LKPP Rancang Perpres Makassar, Tribun - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Simposium Nasional Pengadaan Barang/Jasa bertajuk Pengadaan yang Kredibel akan Menyejahterahkan Bangsa, di Hotel Sahid Jaya Makassar, Rabu (14/10) hingga Kamis (15/10). Kegiatan ini diikuti sekitar 250 ahli pengadaan perwakilan dari universitas, swasta, serta instansi pusat dan daerah. |
| 15 Oktober 2009 14:33 LKPP Gelar Sosialisasi Sanggahan Tender MAKASSAR, Upeks – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggahan menggelar sosialisasi mengenai sanggahan tender yang seringkali terjadi beberapa bulan ini. Untuk saat ini, Lembaga ini menerima sanggahan 1.009 laporan posisi Mei 2009 dan bulan ini sekitar 207 laporan sanggahan sekitar 40% benar, 50% salah dan 10% pelapor mencabut sanggahannya. |
| 15 Oktober 2009 14:01 RUU Pengadaan Barang dan Jasa 2010 Mulai Bergulir JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengadaan barang dan jasa publik pada 2010. Pengajuan RUU ini sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2010 sehingga sudah bisa dilakukan pembahasan. |
| 15 Oktober 2009 11:15 Pengadaan Barang dan Jasa Masih Sasaran Korupsi MAKASSAR, KOMPAS – Pengadaan barang/jasa untuk pemerintah hingga kini masih menjadi sasaran korupsi. Diperkirakan, 70-80 persen dari 28.000 dugaan kasus korupsi di Indonesia terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. |
| 15 Oktober 2009 10:58 Draf Pengganti Keppres 80/2003 Desember JAKARTA (SI) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roestam Sjarief menyatakan, rancangan pengganti Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan diserahkan kepada Presiden pada Desember 2009. |
| 15 Oktober 2009 10:30 'Surety bond butuh peran asuransi' JAKARTA: Kalangan kontraktor dan konsultan yang tergabung dalam AGI menyiapkan rancangan revisi Keppres No. 80/2003 tandingan milik LKPP yang tetap menghendaki peran asuransi melalui surety bond sebagai alternatif penjaminan. |
| 15 Oktober 2009 09:09 Rancangan Pengganti Keppres 80/2003 Diserahkan ke Presiden Desember Jakarta (ANTARA News) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roestam Sjarief mengatakan, rancangan (draft) pengganti Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah akan diserahkan kepada Presiden pada Desember 2009. |
| 15 Oktober 2009 09:01 Draft Pengganti Diajukan Desember INILAH.COM, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roestam Sjarief mengatakan, rancangan (draft) pengganti Keppres No 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah akan diserahkan pada Presiden pada Desember 2009. |