Berita & Agenda
 | 14 Oktober 2009 14:35 Pengadaan Barang dan Jasa Mesti Efisien MAKASSAR – Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) akan segera terbentuk di Sulsel. IAPI Pusat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sementara melakukan kajian untukpembentukan IAPI di daerah. |
| 14 Oktober 2009 12:15 LKPP Simposium Nasional di Makassar MAKASSAR, BKM -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar simposium nasional di Hotel Sahid, Makassar, Rabu (14/10) hingga Kamis (15/10). |
| 13 Oktober 2009 15:16 LKPP Akan Buat Roadmap Ahli Pengadaan Barang dan Jasa JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) akan membuat roadmap peningkatan profesionalisme para ahli pengadaan. Roadmap itu nantinya termasuk bagaimana peningkatan remunerasi dan kejelasan jenjang karier bagi individu yang berkecimpung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. |
| 12 Oktober 2009 09:28 Kisruh Akibat Dugaan Intervensi Transportasi Massa/Dephub Harus Lakukan Tender Ketiga Kisruh tender mass rapid transit (MRT) diduga berawal dari surat yang dilayangkan Japan International Coorperation Agency (JICA) kepada Departemen Perhubungan yang dianggap memengaruhi hasil tender. |
| 10 Oktober 2009 11:18 LKPP Minta Kementerian Gelar Tender Mulai Bulan ini JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) meminta semua kementerian dan lembaga Pemerintah menggelar tender pengadaan barang dan jasa mulai bulan ini. Walau Pemerintah belum mengesahkan daftar isian pelaksanaan anggaran alias DIPA, proses lelang tetap bisa dilakukan tanpa perlu meneken kontrak terlebih dahulu. |
| 09 Oktober 2009 15:36 Pengadaan Barang dan Jasa tak Perlu Lelang IR H JUANDA - PENGADAAN barang dan jasa pemerintah selalu terjadi setiap tahun melalui proses lelang. Lelang tersebut berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
| 09 Oktober 2009 09:41 Tender Pengadaan Pemerintah Sudah Bisa Dilakukan JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) berharap seluruh kementrian dan lembaga (K/L) sudah mulai melakukan tender pengadaan barang dan jasa di tiga bulan terakhir 2009 ini. Kendati Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2010 belum disahkan, namun tender sudah bisa dilakukan tanpa melakukan teken kontrak dulu. |
| 09 Oktober 2009 09:10 KPPU Siap Usut Tender MRT Transportasi Massal/Nippon Koei Indonesia Tidak Mau Menjelaskan JAKARTA , Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengusut dugaan kecurangan yang dilakukan PT Nippon Koei Co Ltd and Associated dalam tender desain dasar mass rapid transit (MRT). PT MRT tidak mau tahu dengan kisruh tender desain dasar tersebut. Mereka hanya menginginkan masalah ini tidak mengganggu penyelesaian proyek MRT. |
| 09 Oktober 2009 09:04 K/L Diminta Percepat Proses Tender 2010 JAKARTA (SI) – Kementerian/ lembaga (K/L) diminta segera memproses tender pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2010 sebelum akhir tahun ini. |
| 08 Oktober 2009 15:43 LKPP SOSIALISASIKAN RANCANGAN PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BOGOR - Untuk merumuskan peraturan presiden (perpres) yang akan menggantikan keputusan presiden (keppres) 80/2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan seminar regional disepuluh (10) wilayah Indonesia termasuk Bogor. Acara yang bertujuan untuk menjelaskan perbedaan prinsip antara Keppres 80/2003 dengan RPerpres penggantinya dan menghimpun masukan /saran untuk perbaikan sebelum perpres ini dikeluarkan oleh orang nomor satu (1) diIndonesia ini, diselenggarakan dihotel Salak sejak tanggal 7-8 Oktober 2009. |
| 08 Oktober 2009 09:22 Kemenangan Nippon Koei disoal JAKARTA: Indonesia Procurement Watch (IPW) menilai keputusan Departemen Perhubungan terkait kemenangan PT Nippon Koei sebagai pemenang tender desain dasar proyek mass rapid transit (MRT) dapat dibatalkan demi hukum. |
| 08 Oktober 2009 09:06 Tender MRT Belum Transparan Transportasi Massal/KPPU Harus Bertindak Jika pemenang tender desain dasar mass rapid transit (MRT) kembali dibatalkan, pengerjaan proyek transportasi massal bawah tanah ini dipastikan molor |
| 08 Oktober 2009 09:01 KPPU to rule on MRT fiasco in November The monopoly watchdog will rule on Nov. 2 on the controversial tender for the MRT project, an official says, as another state agency says an ethical breach of conduct has indeed taken place. Ahmad Junaidi, the Business Competition Supervisory Commission’s (KPPU) director of communications, said the commission planned to summon the Transportation Ministry’s former director general of railways, Wendi Aritenang, some time during the third week of October to clarify the matter. “After that, we’ll deliberate, the result of which should be announced on Nov. 2,” Ahmad told The Jakarta Post on Wednesday. |
| 07 Oktober 2009 15:20 IPW: Nippon Koei Harus Diberi Sanksi JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan terdapat pelanggaran yang dilakukan Nippon Koei, Ltd untuk memenangkan proyek pengadaan mass rapid transportation (MRT) adalah hal yang tepat. Dengan begitu Nippon Koei, Co, Ltd harus didiskualifikasi dari proyek pengadaan MRT. |
| 05 Oktober 2009 08:59 Pemerintah Mengubah Aturan Pengadaan Alat Kesehatan JAKARTA. Pemerintah sedang menimbang untuk mengubah ketentuan penunjukan langsung dalam pengadaan obat, alat kesehatan, dan distribusi bahan obat di Departemen Kesehatan. Pemerintah menganggap, dasar penunjukkan langsung yakni Perpres No. 80/ 2003 tidak adil. Peraturan tersebut menutup kompetensi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. |