LKPP-ADB Selenggarakan Workshop Procurement se-Asia Pasifik
28 Juli 2010 09:44
Yogyakarta, 28 Juli 2010. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) menggelar "Workshop on Working Group Meeting on Action Plan for The Procurement Partnership Inisiative" se-Asia Pasifik. Kegiatan digelar mulai hari ini, Rabu hingga Jum'at (28-30/07) di Yogyakarta dan ditutup dengan kunjungan ke Kantor LKPP di Jakarta.
Kegiatan PPI dibuka oleh Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo. Turut menyertai dan memberikan sambutan Plt Kepala LKPP Agus Rahardjo dan Director for the Central Operations Services 2 (COS2) ADB Ignatius Santoso.
Pertemuan yang digelar di Yogyakarta ini dihadiri sejumlah delegasi yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa publik negara-negara Asia Pasifik. Beberapa negara yang mengirimkan delegasi antara lain China, Pakistan, Bangladesh, India, Vietnam, Filipina, Mongolia, termasuk Indonesia.
Dalam sambutannya, Lukita mengatakan, negara-negara peserta perlu bekerjasama dalam pengembangan sistem dan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa publik masing-masing. Menurutnya, itu diperlukan mengingat pengadaan barang/jasa publik dituntut meningkatkan kualitasnya.
"Procurement dituntut makin efektif, efisien, kredibel, sehingga procurement yang dibiayai anggaran publik bisa kembali memberikan manfaat optimal bagi pembangunan publik," ujarnya.
Kerjasama antar negara, jelasnya, diperlukan agar masing-masing negara bisa saling bertukar pengalaman antara satu sama lainnya. Tujuannya agar pengembangan sistem dan regulasi di bidang pengadaan bisa mengikuti tuntutan yang ada.
Terkait itu, Ignatius menambahkan, penyelenggaraan PPI yang dihadiri sejumlah delegasi negara Asia Pasifik diharap bisa memberikan peluang bagi mereka untuk bertukar pikiran dalam pengembangan pengadaan barang/jasa publik masing-masing. "Diharapkan ada pertukaran pengetahuan dalam praktek pengadaan barang yang baik," paparnya.
Menurut Ignatius, ADB sangat berkomitmen membantu negara-negara Asia Pasifik anggota ADB untuk membantu pengembangan di bidang pengadaan barang/jasa publik masing-masing. "Tujuannya agar (negara-negara ini) bisa melakukan perbaikan di bidang pengadaan barang/jasa masing-masing," katanya.
Sementara itu, Agus Rahardjo mengatakan, Indonesia terus melakukan reformasi di bidang pengadaan barang/jasanya. Salahsatunya adalah dengan pengembangan lelang secara elektronik (e-Procurement).
Menurut Agus, hingga saat ini terdapat 63 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) yang digunakan sejumlah instansi pemerintah -pusat/daerah- dalam melakukan lelang pengadaan barang/jasanya. "Melalui lelang seperti demikian, kami berhasil melakukan efisiensi pengadaan," paparnya.
Reformasi di bidang pengadaan, tuturnya, juga dilakukan dengan terus melakukan perbaikan regulasi pengadaan yakni Keputusan Presiden Nomor 80/2003 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tak ketinggalan, pengembangan SDM pengadaan juga dilakukan dengan penyelenggaraan sertifikasi ahli pengadaan baranbg/jasa. @humas