Tentang Kami

Unit Kerja

Pelayanan

Pelatihan Berbasis Kompetensi

Cari mengenai LKPP :

Lelang LKPP

Home » LKPP Highlight

LKPP Highlight


02 Februari 2012 10:40
[INFO] SURAT EDARAN No.1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sehubungan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan dan narasumber pengadaan barang / jasa pemerintah, perlu kami sampaikan hal berikut :
01 Februari 2012 16:13
Pemerintah Jamin Kendaraan Plat Merah Lebih Murah
JAKARTA – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menegaskan harga kendaraan bermotor untuk pemerintah melalui pembelian langsung akan lebih murah dari plat hitam.
31 Januari 2012 20:08
[INFO] Pengumuman Pelatihan Instruktur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (TRAINING OF TRAINER) 2012
Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi - Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP akan mengadakan beberapa kegiatan pelatihan untuk instruktur
31 Januari 2012 20:03
[INFO] Pengumuman Pelatihan Sertifikat Internasional Pengadaan Barang / Jasa
Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa, maka Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi - Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP akan mengadakan kegiatan Pelatihan Sertifikat Internasional Pengadaan Barang/Jasa bagi narasumber PBJ bersertifikat TOT LKPP
31 Januari 2012 19:45
[INFO] Himbauan Pelaksanaan Evaluasi Pelatihan Dan Pelaporan Kegiatan Mengajar Pelatihan PBJP
12 Januari 2012 18:17
LKPP Lakukan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PBJ di Tiga Benua
Pada bulan Desember 2011 LKPP bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan pelatihan dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pelaksanaan pengadaan di lingkungan KBRI wilayah Amerika, Afrika dan Eropa.
10 Januari 2012 17:06
[INFO] Surat Edaran Deputi PPSDM tentang Fasilitas ujian Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP no. 8 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia no.3/SE/D.3/2011 tanggal 29 Maret 2011, disebutkan bahwa sejak tahun 2012 LKPP hanya akan memfasilitasi ujian sertifikasi yang penyelenggaraan pelatihannya minimal 50 (lima puluh) jam pelajaran atau 5 (lima) hari
04 Januari 2012 19:01
[INFO] Rencana Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010
Dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010 maupun peraturan perundangan lainnya yang terkait, bersama ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menawarkan layanan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di tempat/instansi Pemohon.
02 Januari 2012 12:59
Optimistis Target 600 LPSE Tercapai di Tahun 2012
JAKARTA - Kepala LKPP, Agus Rahardjo optimistis tahun 2012 jumlah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) akan mencapai target sebanyak 600 dari 315 LPSE yang telah berdiri di tahun 2011. Agus optimistis target sebanyak 300 LPSE di tahun 2012 akan terkejar karena mulai tahun ini, seluruh instansi pemerintah sudah diwajibkan untuk menggunakan lelang secara elektronik sesuai dengan yang tercantum dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 131.
09 Desember 2011 11:57
Kompetensi Staf Pengadaan Harus Ditingkatkan
JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menyelesaikan Pilot Survey Compliance Performance Indicator (CPI) atau Indikator Kepatuhan Kerja Pengadaan barang/jasa pemerintah selama tahun 2010. Dalam paparan hasil Pilot Survey yang dilakukan Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP di Jakarta (07/12) menunjukkan bahwa kompetensi staf pengadaan di sejumlah wilayah Indonesia terbilang kurang memuaskan dan harus ditingkatkan.
23 November 2011 16:25
LKPP - ADB Gelar Konferensi E-Proc se Asia Pasifik
BALI - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) menggelar Konferensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik atau e-GP se Asia Pasifik di Bali, 22-24 November 2011. Konferensi yang bertemakan “e-GP for Effective Public Procurement” ini dihadiri lebih dari 140 peserta dari 33 negara se-Asia Pasifik termasuk dari beberapa negara di luar kawasan Asia Pasifik.
22 November 2011 16:39
Rakornas LPSE ke-7 Kawal Pengaadan Bebas Korupsi
Bali - Menyongsong kewajiban menggunakan elektronik procurement atau lelang elektronik di tahun 2012, LKPP menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi ke 7 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tingkat Nasional di Bali (21-23/11). Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah ( LKPP), jajaran Eselon I dan II LKPP, KPK, Wakil Menteri PAN & Reformasi Birokrasi, Pejabat Provinsi Bali, serta perwakilan LPSE seluruh Indonesia mengambil tema Bersatu Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi.
22 November 2011 12:51
Dukung Penerapan e-Gov dengan e-Monev
PEKANBARU – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam hal ini Direktorat Monitoring dan Evaluasi akan menerapkan Sistem Monitoring Secara Online Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2012.
11 November 2011 11:59
LKPP dan DITJEN PAJAK Sepakat Pertukaran Data*
JAKARTA- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuat nota kesepakatan bersama tentang penyediaan data dan informasi yang berkualitas. Kedua lembaga ini juga sepakat untuk melakukan peningkatan kemampuan teknis yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah
09 November 2011 18:32
e-Procurement Kawal Pengadaan Bebas Korupsi*
JAKARTA - Bersatu Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi, merupakan tema yang diusung dalam Pertemuan Koordinasi Ke- 7 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional tahun 2011. Dengan menggunakan pengadaaan secara elektronik (e-procurement), peluang untuk kontak langsung antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa yang berpotensi untuk tindakan korupsi dapat diminimalisir, proses dapat berjalan lebih transparan, adil, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

 

Back to Top