SIARAN PERS
NOMOR: 7/SP-Ses.6/5/2025
LKPP Siap Kawal Percepatan Pengadaan Program Makan Bergizi Gratis
Bekasi - Program prioritas makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas Presiden, menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Inisiatif yang dicanangkan adalah untuk memastikan setiap individu mendapatkan asupan gizi optimal untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi atau Hendi berkomitmen untuk lakukan percepatan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia melalui pendampingan dan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Jumat (11/7) di Bekasi.
“Kita sangat mendukung apa yang dilakukan BGN, apalagi ini merupakan program strategis nasional dan prioritas pak presiden. Kecepatan dan ketepatan dalam pengadaan pembangunan dapur agar dapat segera direalisasikan, sehingga bisa mencapai target,” kata Hendi.
Hendi juga mendorong adanya kolaborasi dan sinergi antar lembaga. Hal tersebut dikarenakan percepatan realisasi program makan bergizi gratis membutuhkan sistem pengadaan yang efektif dan LKPP siap memberikan dukungan teknis mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan agar berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan LKPP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia menilai peran LKPP krusial dalam memastikan proses pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku.
“Saya kira ini bagus sekali dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mohon bantuan pak Kepala LKPP dan seluruh para deputi untuk implementasinya, karena penting memberikan kepastian langkah kepada kita bahwa apa yang kita lakukan tidak menyalahi aturan,” kata Dadan.
Selain membahas percepatan pengadaan, pertemuan tersebut juga membicarakan mekanisme monitoring dan evaluasi bersama guna memastikan pelaksanaan program sesuai target. Kedua lembaga sepakat agar adanya tindak lanjut berkala dengan tim koordinasi sebagai wadah sinergi dan pengawasan pelaksanaan program. Dengan begitu, program prioritas makan bergizi gratis dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Kepala Biro Humas dan Umum
TTD
Dwi Rahayu Eka Setyowati |
Tentang LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014. Salah satu fungsi LKPP adalah untuk merumuskan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi, diantaranya adalah SPSE, e-katalog, e-purchasing dan e-monev, serta mengembangan SDM pengadaan, membina pelaku usaha dan membantu penyelesaian permasalahan pengadaan.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:Telp. 021- 299 12 450 ext. 0944/0945 | wa 813-1110-2890| Twitter/Instagram: @LKPP_RI | email: humas@lkpp.go.id |
