Jakarta - Pengadaan berkelanjutan merupakan bagian integral dalam mewujudkan pembangunan yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan komitmennya dalam mendukung ekonomi sirkular melalui implementasi pengadaan berkelanjutan dengan gelar giat Kick off Meeting Pelaksanaan Implementasi Pengadaan Berkelanjutan pada Selasa (20/05) di Gedung LKPP.
Dalam sambutannya, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja sama Internasional Dwi Wahyuni Kartianingsih mengatakan, bahwa dalam Rencana Strategis (Renstra) LKPP tahun 2025-2029 disebutkan poin penting terkait model bangun ekonomi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang dapat diejawantahkan dalam pengadaan barang/jasa berkelanjutan.
“Renstra menjadi salah satu kendaraan untuk mencapai target ekonomi sirkular. Oleh karena itu, dengan target yang sudah dicanangkan, kita implementasikan dalam pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan,” kata Dwi.
Dwi juga menjelaskan bahwa amanat dalam Renstra tersebut menjadi salah satu dasar transformasi ekonomi dari yang biasa menjadi lebih berkelanjutan. Apalagi, lanjut Dwi, pengadaan barang/jasa sebelumnya tidak memperhatikan berbagai aspek seperti lingkungan dan sosial, sedangkan kini lebih konsen terhadap ekonomi berkelanjutan dengan keluarnya Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.
“Sebetulnya sejak Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2028 dengan Perubahannya, sudah ada poin tentang meningkatkan faktor lingkungan. Karena saat itu belum ada turunannya maka masih belum menjadi perhatian. Namun, aturan tersebut mulai diatur sejak tahun 2023 yang tertuang dalam Kepka LKPP Nomor 157 Tahun 2024,” jelasnya.
Turut hadir perwakilan peserta piloting pengadaan berkelanjutan yang sudah berhasil mengimplementasikan pengadaan berkelanjutan, yakni, dari Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan. Pada kesempatan tersebut, Buyung mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi pengadaan berkelanjutan di instansinya adalah dengan terus memperkuat koordinasi dan dukungan berupa kebijakan yang sejalan, sehingga pengadaan berkelanjutan dapat diterapkan dengan baik.
Rangkaian gelaran ini juga ditutup dengan deklarasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) dan Pemerintah Kota Depok sebagai wujud komitmen pelaksana instansi dalam mengimplementasikan pengadaan berkelanjutan. Dengan giat ini, LKPP juga berharap dapat mendorong transformasi pengadaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sejalan dengan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Des)
