Kompetensi PPK Jadi Kunci Utama Kredibiltas Pengadaan Program Prioritas, LKPP Gelar Pelatihan PPK Tipe B
09 Juni 2026 Pukul 16:00
|
Nit

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) resmi membuka Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B Batch II Tahun 2026 pada Selasa (9/6). Pelatihan tatap muka (onsite) yang berlangsung selama tiga hari yakni Selasa hingga Kamis (9-11/6) ini didesain secara khusus untuk mempercepat peningkatan kompetensi para PPK yang mengampu program prioritas nasional di 17 Kementerian dan Lembaga (K/L).

 

Dalam arahannya, Kepala Puslat SDM PBJ LKPP G.A.A Diah Ambarawaty menegaskan bahwa, pelatihan ini merupakan komitmen kelembagaan LKPP dalam mendukung program strategis Presiden secara proaktif. Di era keterbukaan informasi saat ini, Diah menambahkan jika integritas saja tidak lagi cukup melainkan harus diimbangi dengan kompetensi yang teruji nyata.

 

“Hal ini krusial karena aktivitas pengadaan yang tercatat melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) kini aktif dipantau oleh publik untuk mengawal transparansi belanja negara. Jika PPK yang ditunjuk tidak kompeten, hal tersebut berpotensi menjadi celah yang memicu terjadinya kesalahan maupun pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah," ujar Diah.

 

Untuk memitigasi risiko tersebut, Pelatihan Batch II ini hadir dengan skema yang terbilang istimewa.

Kurikulumnya dirancang secara khusus dan berjalan lebih intensif dibandingkan kelas reguler, menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan kompetensi yang tidak bisa ditunda. Format pelatihan tatap muka dipilih agar para peserta diharapkan hadir sepenuhnya, baik secara fisik maupun pikiran, untuk menyerap setiap materi yang disampaikan secara mendalam dan menyeluruh.

 

Menutup arahannya, Diah menyampaikan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan upaya negara terhadap peningkatan SDM PBJ yang akan berkaitan pada efektivitas program pembangunan dan prioritas nasional. Ia mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan momentum pelatihan ini dengan optimal. Melalui pelatihan ini, LKPP berharap para PPK dapat kembali ke instansinya masing-masing dengan kompetensi yang lebih kokoh, siap menjalankan proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. (nit)