LKPP Bentuk Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan
Tidak Ada
|
tya

Jakarta - Jelang penghujung tahun 2023, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaksanakan pengukuhan kepengurusan periode 2019-2024 pada Selasa 19/12 di Gedung LKPP. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergi para Ibu di LKPP dalam rangka mendukung visi dan misi LKPP.

Ketua Umum DWP, Franka Makarim menyambut baik atas bergabungnya para Ibu LKPP dalam keluarga besar DWP. Franka berharap, DWP LKPP mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja LKPP baik saat ini maupun pada masa mendatang, karena LKPP memiliki peran krusial dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

"Kami di DWP Pusat, selalu membuka ruang untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja organisasi", tutur Franka.

Selain berkontribusi dalam memastikan proses PBJP agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, LKPP juga terus melakukan inovasi untuk mencegah risiko korupsi dan praktik-praktik yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan program kerja utama DWP di semua tingkatan dimana harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Krisseptiana Hendrar Prihadi atau yang akrab disebut Tia Hendi selaku Penasihat DWP LKPP menyampaikan bahwa bimbingan dari DWP Pusat sangat diperlukan agar program kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Lebih lanjut, Tia berharap bahwa kepengurusan DWP LKPP tidak hanya terdiri atas Eselon 1, 2, 3/pejabat fungsional ahli madya saja, melainkan perlu juga menggandeng rekan-rekan staf PNS lainnya. "Dengan dibentuknya DWP LKPP, kami sangat berharap bahwa komunikasi dengan para ASN dan Non ASN di LKPP bisa terjalin dengan lebih baik lagi", ujar Tia menutup sambutannya. (tya)