Bekasi – Transformasi digital dalam pengadaan pemerintah bukan lagi sekadar agenda, melainkan komitmen yang terus dijaga. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan langkah berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan inklusif melalui pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6 (V6). Upaya ini menjadi bagian dari kesinambungan reformasi sistem pengadaan nasional yang mendorong partisipasi lebih luas dari Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K), sekaligus memastikan belanja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah dan masyarakat.

Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan dalam sambutannya pada kegiatan Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Versi 6 kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi pada Senin (13/10), menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memegang peranan penting dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, terutama UMK-K, menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Melalui sistem pengadaan digital, Katalog Elektronik V6 kami hadirkan sebagai platform yang lebih kuat, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan. Kami ingin mewujudkan pengadaan pemerintah yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa penyempurnaan sistem katalog elektronik terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan efisiensi, transparansi, dan integritas pengadaan. Katalog Elektronik V6 kini hadir dengan tampilan yang lebih modern, mudah digunakan, dan terintegrasi secara penuh mulai dari penayangan produk, proses pembayaran, hingga pelacakan pengiriman barang.

“Sistem ini juga dibangun dengan arsitektur yang lebih tangguh dan optimal, mendukung beban transaksi yang lebih besar serta menjaga stabilitas kinerja. LKPP turut mengimplementasikan Big Data Analytics untuk mendukung fitur e-audit, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk meningkatkan akurasi dan pengawasan transaksi. Teknologi ini digunakan antara lain untuk analisis kurasi produk dan patroli produk otomatis, guna memastikan keaslian serta kepatuhan produk di dalam sistem,” kata Iwan.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi langkah LKPP dalam mempercepat transformasi digital pengadaan. Ia menilai, keberhasilan implementasi sistem seperti Katalog Elektronik V6 tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan.

“Kolaborasi dan sinergi menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan langkah nyata untuk memperkuat ekosistem pengadaan pemerintah yang transparan, inklusif, dan berpihak pada pelaku usaha kecil. Transformasi digital pengadaan seperti ini harus kita dorong bersama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku UMK-K di daerah,” ujar Puteri.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Ida Farida menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas penyelenggaraan kegiatan diseminasi ini. Menurutnya, kehadiran Katalog Elektronik V6 menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses ke pasar pengadaan pemerintah.

“Kami sangat mendukung upaya LKPP dalam mendorong pelaku usaha daerah agar semakin siap dan kompetitif dalam sistem pengadaan nasional. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan seperti ini, kami yakin UMKM di Kabupaten Bekasi akan semakin mampu bersaing. Pemerintah Kabupaten Bekasi siap berkolaborasi dengan LKPP untuk memperluas pemanfaatan katalog elektronik di tingkat daerah, sehingga belanja pemerintah daerah dapat lebih transparan, efisien, dan berdampak bagi perekonomian lokal,” ujar Ida Farida.

Melalui kegiatan diseminasi kebijakan ini, LKPP berharap para pelaku usaha di Kabupaten Bekasi dapat memanfaatkan Katalog Elektronik V6 sebagai sarana untuk memperkuat daya saing dan membuka pangsa pasar seluas-luasnya. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha diharapkan mampu memperkuat ekosistem pengadaan yang transparan, inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. 

Turut hadir dan memberikan arahan, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum LKPP Hermawan, Inspektur LKPP Hendro Kuswanto, dan Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Bekasi Iwan Indra. Hal ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan kapasitas pelaku usaha daerah sekaligus menegaskan komitmen LKPP dalam memperluas penerapan sistem pengadaan digital hingga ke level pemerintah daerah. (nit)