Penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di LKPP
Tidak Ada
|
GunawanS

Bogor - Dalam upaya percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang tercakup dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengambil langkah kongkret, salah satunya dengan menetapkan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional sebagai unit organisasi yang diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Langkah ini diambil untuk memastikan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional pada tahun 2023 memiliki agenda strategis, diantaranya adalah meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), menyusun kebijakan untuk pengadaan berkelanjutan, perluasan kesempatan usaha, fasilitasi pengadaan barang/jasa internasional, dan melaksanakan kesepakatan perundingan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kerangka kerjasama internasional.

Dalam persiapan menuju WBK, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pembangunan ZI menuju WBK pada Kamis (14/12). Kegiatan ini melibatkan pemaparan, diskusi, dan sesi tanya jawab terkait pembangunan ZI menuju WBK. Selain itu, ada juga sesi knowledge sharing dengan unit kerja LKPP yang telah meraih predikat WBK, serta sesi dueengan instansi pemerintah untuk persiapan kegiatan tahun 2024.

LKPP menitikberatkan pada pemantauan dan evaluasi progres pembangunan ZI yang menjadi landasan untuk menuju WBK. Agenda knowledge sharing juga menjadi fokus, di mana unit kerja LKPP yang telah meraih predikat WBK berbagi pengalaman. Selain itu, kegiatan stakeholder engagement dengan instansi pemerintah menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi.

Peningkatan kemampuan personil dalam komunikasi efektif juga menjadi sorotan dalam kegiatan ini. Langkah-langkah strategis diterapkan untuk membentuk tim yang solid, dinamis, dan adaptif guna mendukung terwujudnya Zona Integritas yang berkelanjutan.


"Saya berharap melalui kegiatan ini dapat menginternalisasi nilai-nilai Integritas dalam menyelenggarakan layanan publik serta mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari", Pesan Dwi Wahyuni Kartianingsih (Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional) dalam sela-sela kegiatan. Hasil dari kegiatan Capacity Building ini akan dijadikan laporan sebagai bentuk bukti dukung untuk penilaian Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). LKPP melalui Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional berkomitmen untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan membangun integritas untuk mencapai visi birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang prima. (Gun)