22 Juli 2024
Depok – Pengadaan barang/jasa menjadi salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi munculnya berbagai permasalahan tahapan atau proses di pemerintahan. Fakta ini mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempertajam tata kelola pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan implementasi sistem clearing house pengadaan, sebaga...
19 Juli 2024
Banjarnegara – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyoroti perlunya Pemerintah Daerah untuk lebih memprioritaskan pengadaan barang/jasa dari pelaku usaha lokal melalui Katalog Elektronik. Hal ini disampaikan dalam giat “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik se...
19 Juli 2024
SIARAN PERSNOMOR: 17/SP-Ses.3/07/2024Digitalisasi Pengadaan jadi Instrumen Utama Wujudkan Pengadaan yang KredibelYogyakarta – Transformasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia semakin nyata dengan pendekatan yang berfokus pada penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK). Hal ini kemu...
17 Juli 2024
SIARAN PERS NOMOR: 17/SP-Ses.3/07/2024 Terima LHP Atas LK LKPP Tahun 2023, LKPP Raih Opini WTP Dari BPKJakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara berturut-turut kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana telah dilaksanakannya proses pemeriksaan atas La...
Platform Katalog Elektronik, Langkah Strategis LKPP Optimalkan PDN dan Berdayakan
Jepara Unggul dalam Transaksi Toko Daring Hendrar Prihadi Dorong Penguatan UMKM dan Pemuda Lokal
Dorong Tata Kelola Pengadaan Lebih Transparan, LKPP Ajak UMKK Majalengka Gabung di E-Katalog
LKPP Dorong UMKK Masuki Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di NTT